Kebijakan Sanering
Untuk mengatasi inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan sanering pada 25 Agustus 1959. Sanering dilakukan dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp500 dan Rp1.000 menjadi masing-masing Rp50 dan Rp100. Langkah ini bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar, tetapi malah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah.
Baca Juga: Kunjungan Prsiden Soekarno ke Rangkasbitung, Ini Isi Pidatonya Dihadapan Pemuda dan Rakyat Lebak
Sanering tidak cukup efektif mengendalikan inflasi. Sebaliknya, kebijakan ini memperburuk perekonomian karena menekan daya beli masyarakat. Banyak pihak mengkritik langkah tersebut sebagai solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.
Deklarasi Ekonomi (DEKON)
Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi (DEKON) sebagai strategi untuk memulihkan perekonomian. DEKON menekankan kemandirian ekonomi melalui pengembangan industri nasional dan pengurangan ketergantungan pada modal asing. Kebijakan ini juga bertujuan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme.
Namun, DEKON menghadapi banyak hambatan. Kebijakan ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, atau investasi. Selain itu, pendekatan yang terlalu menekankan nasionalisasi justru memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, yang sebelumnya menjadi sumber utama modal dan teknologi.
Konflik Politik dan Ekonomi
Selain faktor ekonomi, krisis ini diperburuk oleh konflik politik domestik. Kebijakan ekonomi Soekarno cenderung mendukung kelompok kiri, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini memicu ketegangan dengan kelompok militer dan elit ekonomi yang lebih pragmatis.
Baca Juga: Google Terancam Ulangi Sejarah Yahoo: Akankah Sejarah Terulang?
Konfrontasi dengan Malaysia dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Singapura semakin memperburuk situasi. Krisis ekonomi pada akhirnya menjadi salah satu penyebab utama jatuhnya pemerintahan Soekarno pada tahun 1966.
Pemulihan di Bawah Orde Baru
Setelah jatuhnya Soekarno, pemerintahan baru di bawah Presiden Soeharto meluncurkan program stabilisasi ekonomi. Program ini melibatkan bantuan internasional dari IMF dan Bank Dunia serta reformasi besar-besaran dalam kebijakan ekonomi.
Baca Juga: Update Hasil Pilkada Banjarnegara: Amalia Desiana-Wakhid Jumali Unggul, Begini Tanggapan Pendukung
Salah satu langkah penting adalah menekan inflasi yang sempat mencapai 600 persen. Pemerintah juga menarik investasi asing dengan menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil. Periode rehabilitasi ekonomi ini berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis, meskipun dengan berbagai tantangan baru.
Artikel Terkait
Balada Musik Ngak-Ngik-Ngok: Ketika Presiden Soekarno Gak Suka Rock and Roll
Soekarno Pernah Izinkan Etnis Tionghoa Kibarkan Bendera Tiongkok Saat Hari Besar, Ini Fakta Sejarahnya
Profil Kabupaten Banjarnegara lengkap, dari Sejarah Hingga Daya Tarik Wisata