Hiperinflasi Era Soekarno? Ini 4 Alasan Krisis Ekonomi Orde Lama Jadi Babak Kelam Sejarah Indonesia

REFERENSIBERITA.COM-Krisis ekonomi adalah sebuah fenomena yang tidak asing dalam perjalanan sejarah Indonesia. Salah satu babak kelam dalam sejarah ekonomi Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama, ketika Presiden Soekarno memimpin dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Pada era ini, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, ditambah gejolak politik domestik dan hubungan luar negeri yang penuh ketegangan.

Baca Juga: Pramono-Doel Menang Satu Putaran? Ini 4 Alasan Pesaing RK-Suswono Berani Selebrasi Kemenangan di Pilgub DKI Jakarta 2024

Era 1960-an menjadi salah satu periode paling sulit bagi perekonomian Indonesia. Krisis ini mencapai puncaknya pada 1963 hingga 1965, ketika inflasi melambung hingga lebih dari 600 persen per tahun. Kondisi ini membawa rakyat pada kemiskinan ekstrim dan ketidakstabilan sosial. Bagaimana sebenarnya sejarah krisis ekonomi di bawah pemerintahan Soekarno, dan apa yang menjadi faktor penyebabnya?

Awal Gejolak Ekonomi Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tantangan ekonomi menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi. Perang kemerdekaan menyisakan kerusakan infrastruktur, utang, dan sistem administrasi yang belum siap. Pada awal 1950-an, ekonomi Indonesia masih terfokus pada sektor agraris dan perdagangan komoditas seperti karet dan hasil tambang.

Baca Juga: Soekarno Pernah Izinkan Etnis Tionghoa Kibarkan Bendera Tiongkok Saat Hari Besar, Ini Fakta Sejarahnya

Namun, kondisi ekonomi mulai memburuk seiring dengan dinamika politik dalam negeri. Ketidakstabilan politik di era 1950-an, seperti pemberontakan daerah, menghambat upaya pemerintah dalam membangun ekonomi. Selain itu, kebijakan ekonomi sering kali dicampuradukkan dengan tujuan politik, membuat program pembangunan menjadi tidak efektif.

Politik Sebagai Panglima

Di bawah kepemimpinan Soekarno, pemerintah mengadopsi pendekatan yang menempatkan politik sebagai panglima. Strategi ini terlihat jelas dalam kebijakan pembangunan yang sangat ambisius namun kurang realistis. Salah satunya adalah penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan bebas dari pengaruh asing, tetapi gagal karena tidak didukung oleh infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Baca Juga: 7 Kali Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno, Namun Selalu Gagal

Pada masa ini, Bank Indonesia ditempatkan di bawah kendali pemerintah. Bank sentral diperintahkan untuk mencetak uang demi membiayai berbagai proyek besar, termasuk proyek mercusuar seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas). Akibatnya, peredaran uang di masyarakat melonjak drastis, sementara nilai rupiah terus merosot.

Puncak Krisis: Hiperinflasi

Puncak krisis ekonomi terjadi pada tahun 1963 hingga 1965, ketika Indonesia mengalami hiperinflasi. Inflasi tahunan melonjak dari 165 persen pada 1962 menjadi lebih dari 600 persen pada 1965. Harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara pendapatan masyarakat tidak mampu mengejar kenaikan harga.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Banyak keluarga menjual barang-barang berharga mereka demi bertahan hidup. Misalnya, harga bakmi yang awalnya hanya 5 rupiah per porsi pada tahun 1962, melonjak menjadi 1.500 rupiah per porsi pada tahun 1965.