Perbedaan Monarki di Arab Saudi dan Jepang: Raja vs Kaisar

Pada masa lalu, monarki sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan absolut, di mana seorang raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan hukum atau perundang-undangan. Namun, seiring berjalannya waktu, monarki berkembang menjadi lebih konstitusional, di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh hukum dasar negara atau konstitusi.

Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Di negara yang menganut monarki absolut, keputusan politik dan hukum diambil sepenuhnya oleh raja tanpa campur tangan pihak lain. Salah satu contoh negara yang menganut monarki absolut adalah Arab Saudi. Di Arab Saudi, sistem monarki absolut diterapkan sejak negara ini didirikan oleh Raja Abdulaziz bin Saud pada tahun 1932. Raja Arab Saudi memiliki kekuasaan penuh dalam urusan negara dan agama, serta diakui sebagai penjaga dua kota suci Islam, Mekkah dan Madinah.

Baca Juga: Negara Iran, Antara Sejarah, Geografi, Politik dan Budaya

Monarki Konstitusional, di sisi lain, adalah bentuk monarki di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Di negara-negara dengan monarki konstitusional, raja atau ratu lebih berperan sebagai simbol negara dan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik. Salah satu contoh negara yang menganut sistem monarki konstitusional adalah Jepang. Setelah Perang Dunia II, Jepang mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1947 yang menjadikan kaisar sebagai simbol negara, sementara kekuasaan politik dijalankan oleh perdana menteri dan parlemen.

Monarki di Arab Saudi

Arab Saudi adalah salah satu negara yang mempertahankan sistem monarki absolut. Raja Arab Saudi memiliki kekuasaan penuh atas negara dan pemerintahan. Sebagai seorang raja, ia tidak hanya memimpin negara secara politis, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam urusan agama. Raja Arab Saudi dianggap sebagai Penjaga Dua Kota Suci, yaitu Mekkah dan Madinah, yang menjadikannya sebagai pemimpin agama umat Islam di seluruh dunia.

Baca Juga: Negara Selandia Baru, Sejarah dan Fakta Unik Selandia Baru

Pemerintahan Arab Saudi berlandaskan pada hukum syariat Islam, yang menjadikan setiap keputusan politik dan hukum yang diambil oleh raja memiliki legitimasi agama. Raja juga bekerja sama dengan ulama-ulama senior dalam dewan syura untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan negara dan agama. Sebagai monarki absolut, Raja Arab Saudi memegang kendali penuh atas pemerintahan, legislatif, dan yudikatif, serta memiliki hak untuk menunjuk pejabat tinggi negara.

Dalam sistem pewarisan tahta, Arab Saudi tidak mengikuti sistem primogeniture (pewarisan berdasarkan garis keturunan sulung), melainkan pewarisan dilakukan melalui konsensus keluarga kerajaan dan dewan keamanan nasional. Hal ini berarti bahwa penggantian raja tidak hanya bergantung pada garis keturunan langsung, tetapi juga mempertimbangkan faktor kematangan politik dan agama dari calon pengganti.

Monarki di Jepang

Di Jepang, monarki telah ada sejak zaman kuno, tetapi setelah Perang Dunia II, sistem kekaisaran Jepang mengalami perubahan besar. Sebelumnya, kaisar Jepang memiliki kekuasaan absolut, namun setelah perang, kaisar hanya dipandang sebagai simbol negara yang tidak memiliki kekuasaan politik. Konstitusi Jepang yang disahkan pada tahun 1947 menempatkan kaisar dalam posisi seremonial, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan kabinet yang dipilih oleh parlemen.

Baca Juga: Gunung Fuji: Simbol Kebanggaan Jepang yang Menyimpan Keindahan Alam dan Nilai Spiritual

Kaisar Jepang, atau yang disebut Tenno dalam bahasa Jepang, adalah simbol persatuan dan kesatuan bangsa Jepang. Kaisar tidak terlibat dalam urusan politik atau pemerintahan, tetapi berperan sebagai lambang budaya dan tradisi yang sangat dihormati oleh masyarakat Jepang. Salah satu tugas utama kaisar adalah memimpin upacara-upacara kenegaraan dan keagamaan, seperti perayaan Shinto dan acara kenegaraan yang penting.

Pewarisan tahta di Jepang mengikuti garis keturunan langsung dari ayah ke anak, dan hanya anggota keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan langsung yang dapat mewarisi tahta. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada perdebatan mengenai kemungkinan perubahan sistem pewarisan yang lebih inklusif, mengingat adanya keterbatasan jumlah pewaris laki-laki dalam keluarga kerajaan Jepang.

Perbedaan Pandangan Masyarakat terhadap Raja dan Kaisar