Jarang Diketahui, Begini Kronologi Terbentuknya Provinsi Banten

REFERENSI BERITA- Dalam perjalanan sejarah administrasinya, daerah Banten mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1620-1677, wilayahnya meliputi Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang, bagian barat Kabupaten Bogor, dan sebagian kecil bagian barat Kabupaten Sukabumi.

Pada periode tahun 1677-1705, daerah Banten bertambah luas ke arah timur terutama di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi yang berlangsung sampai dimulainya kekuasaan pemerintah Belanda tahun 1811.

Sejak tahun itu, Banten berbentuk Karesidenan, wilayahnya meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Seperti dilansir Referensi Berita dari Buku yang berjudul Ragam Pusaka Banten, yang ditulis oleh Juliadi, dkk 2009, inilah kronologi dibentuknya Provinsi Banten.

Baca Juga: Awal Mula Dibentuknya Provinsi Banten Berawal Dari Perkawinan Ide, Begini Fakta Sejarahnya

1. Tahun 1963, beberapa tokoh Banten yang terdiri atas para eksekutif, legislatif, dan kalangan partai politik, berkumpul di pendopo Kabupaten Serang, mencetuskan gagasan perlunya daerah Karesidenan Banten menjadi provinsi tersendiri. Gagasan ini berlanjut dengan dibentuknya Panitia Persiapan Provinsi Banten.

2. Pada tahun 1966, Pangdam Siliwangi, Mayor Jenderal Ibrahim Adjie meresmikan Korem 064/ Maulana Yusuf di Serang sebagai upaya membendung pihak PKI memanfaatkan gerakan di Provinsi Banten.

3. Pada tahun 1967-1968, gerakan tuntutan Provinsi Banten gencar kembali. Pada saat itu dilakukan pembersihan unsur PKI/PNI Asu (Ali Surahman) dari kepanitiaan, sementara itu Eksponen '66 terlibat aktif dalam kepanitiaan, terutama di Jakarta, Bandung, dan Banten.

Baca Juga: Bank Banten Dukung Penuh Atlet Banten Bertarung di PON XX Papua

4. Pada tahun 1967, Tim DPR-GR Tk. I Jawa Barat pimpinan Kastura, tokoh koperasi dan orang Banten Kidul, mengadakan dengar pendapat dengan tokoh partai politik dan organisasi masyarakat di Serang tentang Provinsi Banten.

Selanjutnya tim DPR-GR RI pimpinan Brigjen (Pol.) Domo Pranoto berkunjung ke Banten untuk mendengarkan aspirasi tokoh masyarakat Banten di Karesidenan dan mengadakan kunjungan ke lokasi infrastuktur perekonomian.

5. Pada tahun 1970, Bustaman, S.H., dari Fraksi PSII DPR-GR-RI mengajukan usul inisiatif anggota DPR-GR bersama kurang lebih 20 anggota DPR-GR yang semuanya orang Banten, serta Lukman Harun (tokoh Muhammadiyah) dengan rekomendasi dari DPRD-GR Tk. I Jawa Barat menyerahkan kebijakan politiknya kepada pusat.

Baca Juga: Catat Kenaikan Aset Hingga 28,11 Persen, Dirut Bank Banten Optimis segera Laba

Namun hal ini tidak sempat disidangkan dalam pleno DPR-GR karena pemerintah pusat (ABRI), Kodam Siliwangi, dan Gubernur Jawa Barat tidak mendukung sepenuhnya.

6. Pada tahun 1968, Brigjen Ali Murtopo (Asisten Pribadi Presiden Soeharto) dan kepala Opsus mengirimkan Ketua KAPPI Pusat dari unsur IPPNU (NU), IPM (Muhammadiyah) dan SEPMI (PSII) ke Serang, pada saat Rapim KAPPI se-Jawa Barat dan menyampaikan pesan kepada Ketua KAPPI Jawa Barat, Uwes Oorny agar rapat itu tidak membahas agenda Provinsi Banten, untuk menjaga tidak pecahnya KAPPI Banten dan KAPPI Bandung.