HA Jazuli Abdillah Pimpin Komisi 1 DPRD Provinsi Banten

REFERENSI BERITA - Salah satu kader Partai Demokrat, HA Jazuli Abdillah terpilih sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang diumumkan pada rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Banten pada Kamis, 8 September 2022.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banten, Andra Soni selain menetapkan perubahan susunan Fraksi Demokrat dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), juga mengagendakan penyampaian nota pengantar Gubernur Banten tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, serta penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

"Untuk Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan, sebelum perubahan H Asep Hidayat, dan setelah perubahan HA Jazuli Abdillah" Ujar Deden Apriandhi, Sekwan DPRD Banten saat membacakan Surat Keputusan seraya disambut tepuk tangan yang hadir di ruangan.

Baca Juga: APJI Banten Beberkan Empat Resep Makanan Berbahan Dasar Ikan Lele, ini Cara Membuatnya

Setelah terpilih menjadi Ketua Komisi 1, Jazuli sekaligus melepas posisinya sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat yang digantikan oleh Heri Handoko. Usai penandatanganan dan penutupan rapat paripurna, Jazuli langsung mendapat ucapan selamat dari Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua DPRD Banten Andra Soni dan pimpinan lainnya serta seluruh anggota DPRD yang hadir.

Adapun Komisi 1 adalah salah satu AKD yang membidangi urusan pemerintahan, kepegawaian atau aparatur, politik, hukum, SDM, Diklat, komunikasi, keamanan, pertanahan serta soal kepemiluan. Dikenal yang memiliki mitra kerja paling banyak, yaitu lebih dari 20 instansi, termasuk KPUD, Bawaslu, Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Baca Juga: Ibundanya Bebas Bersyarat, Andika Hazrumy: Kami Sekeluarga Merasa sangat Bersyukur

Jazuli, saat dikonfirmasi soal posisi barunya ini hanya menyatakan pergantian ini hal biasa dan tetap bekerja sesuai amanah konstitusi dengan lebih menekankan pada fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

"Ya, terima kasih apresiasinya, saya Bismillah aja, bekerja on the track sesuai dengan amanah konstitusi, lagian perputaran posisi begini kan hal biasa aja. Kalau soal kinerja memang aksentuasinya ke depan pada fungsi pengawasan kinerja aparatur pegawai agar lebih optimal dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan" Kata mantan aktivis yang tangannya tak lepas dari buku ini.***