Soal Usulan Nama Calon Penjabat Gubernur Banten, Akademisi Untirta Minta DPRD tak Main-main

REFERENSI BERITA - Surat dari pemerintah pusat yang mengingatkan DPRD Banten agar segera mengusulkan nama-nama calon Penjabat Gubernur Banten, merupakan langkah tepat dan strategis.

Hal ini disampaikan Akademisi Untirta Serang, Ikhsan Ahmad kepada wartawan belum lama ini. Menurut dia, surat tersebut harus ditanggapi dengan semangat untuk terus membangun Banten.

Dia berharap, DPRD benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan siapa saja pengganti Al Muktabar, dan dilakukan secara transparan.

Baca Juga: HUT Kabupaten Pandeglang Ke 149, Banyak Prestasi yang Ditorehkan

"DPRD harus terbuka dengan memberikan kriteria atas nama-nama calon yang dibutuhkan untuk mengganti Al Muktabar," ujarnya.

Kandidat pengganti Al Muktabar yang disampaikan DPRD Banten pada bulan April ini menurut Ikhsan, adalah sosok yang mampu menjawab keresahan masyarakat.

"Sosok itu harus memiliki kriteria yang dapat menjawab kebutuhan, persoalan dan tantangan Banten satu tahun ke depan," ujarnya.

Adanya dugaan transaksional yang selama ini dikhawatirkan dalam pengisian jabatan strategis, kata dia, harus ditunjukan oleh DPRD bahwa hal tersebut tidak ada.

Caranya, terbuka dan mendengar apa yang dikehendaki oleh masyarakat dalam melakukan seleksi nama-nama calon Penjabat Gubernur Banten.

"Selanjutnya, DPRD harus terbuka kepada masyarakat dalam melakukan seleksi, penilaian dan pengumuman tiga nama yang diminta. Tidak boleh main umpet-umpetan atau menjadikan pengajuan nama bagian dari transaksional dalam kepentingan politik 2024," paparnya.

Baca Juga: Gerindra Sesalkan Keputusan FIFA Batalkan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia

"Semua elemen kritis masyarakat harus ikut mengawal pengajuan tiga nama, jangan sampai menjadi korban tipu muslihat para elit politik, dengan mengangkangi politik Pemilu untuk kekuasaan semata," ungkap Ikhsan lagi.

Adanya dugaan peranan partai politik dalam penentuan pengganti Al Muktabar, diakuinya tidak bisa dilepaskan. Yang terpenting, partai harus mengedepankan kepentingan hajat hidup orang banyak, bukan kelompok tertentu.

"Dugaan itu menurut saya kemungkinan benarnya adalah besar. Disatu sisi mengakumulasi agenda politik untuk kepentingan politik, itu sah-sah saja selama tidak mengorbankan kepentingan rakyat," jelasnya.

Baca Juga: Beri Perhatian Khusus Pembangunan di Desa, KMSB dan DPRD Banten Kolaborasi