Sekjen Gerindra Dorong Keterbukaan Partai Politik: Dana Negara Harus Dipertanggungjawabkan

referensiberita.com– Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11). Dalam kesempatan tersebut, Muzani menekankan pentingnya evaluasi terhadap keterbukaan lembaga, termasuk partai politik, yang harus terus dilakukan.

Baca Juga: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2: Panduan Lengkap dan Cara Daftar

Menurutnya, uji publik semacam ini merupakan langkah positif yang mendorong partai politik untuk menjaga keterbukaan kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses data terkait dana yang digunakan oleh partai politik.

“Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” kata Muzani.

Baca Juga: Prabowo Ancam Pecat Pejabat Negara yang Persulit Rakyat

Partai Gerindra saat ini menerima dana bantuan politik dari pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparan kepada masyarakat. Muzani mengungkapkan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan rutin partai, seperti pendidikan politik, rekrutmen, dan konsolidasi.

“Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” jelas Muzani.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih 2024-2029

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa dana negara yang diberikan kepada partai politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, sehingga masyarakat, terutama netizen, dapat menelusuri penggunaan dana tersebut. Ia juga menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP merupakan upaya penyadaran kepada lembaga publik, bahwa keterbukaan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab KIP, tetapi juga masyarakat.

Baca Juga: Keras!Prabowo Bakal Kejar Koruptor Meskipun Lari ke Antartika

“Karena itu setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa dipertanggung jawabkan apa dan bagaimana keuangan yang digunakan. Maka monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh KIP adalah upaya untuk penyadaran bahwa monitoring dan evaluasi sesungguhnya bukan oleh KIP tetapi yang dilakukan oleh rakyat dan netizen,” tambahnya.

Baca Juga: Debat Kedua Pilkada Banjarnegara Memanas, Terjadi Kericuhan di Luar Arena

Muzani juga berharap agar kegiatan monitoring terhadap keterbukaan lembaga oleh KIP dapat terus dilakukan di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa setiap partai politik harus memiliki kesadaran untuk selalu memberikan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Baca Juga: Dampak Angin Kencang di Manisrenggo Klaten, Relawan Bersama TNI/Polri Tangani Kerusakan