Penanganan Stunting, Gizi Buruk, dan Kemiskinan Ekstrem Menjadi Fokus Pemprov Banten

REFERENSI BERITA - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar menegaskan, penanganan stunting, gizi buruk dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus Pemprov Banten.

Penanganan itu menjadi garapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, sesuai dengan apa yang telah menjadi arahan dan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan Al Muktabar saat pemeriksaan tumbuh kembang bayi dua tahun (Baduta) stunting dan ibu hamil keluarga berisiko stunting di Balai Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang pada Sabtu, 12 November 2022.

Baca Juga: Alhamdulillah, Rumah Nenek Simot jadi Perhatian Menteri Sosial

Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Pandeglang dan diikuti sacara virtual oleh kabupaten dan kota ini, merupakan kerjasama antara Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

“Bapak Presiden selalu mengingatkan kita agar terus menangani stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim. Pemerintah hadir, untuk kita melakukan secara bersama menyelesaikannya. Pemerintah akan selalu hadir untuk menjalankan pembangunan di Provinsi Banten juga Indonesia,” tambah Al Muktabar.

Dikatakannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten terus bergandeng tangan dan kompak untuk tugas pemerintah melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten.

Baca Juga: AR Minta Pejabat Gubernur Banten dan PT ABM Fokus Tangani Ketahanan Pangan

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin antara TP PKK Provinsi Banten dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

“Terima kasih kepada Dekan FK UI bersama 55 dokter yang tersebar di kabupaten dan kota untuk pemeriksaan tumbuh kembang Baduta stunting dan ibu hamil keluarga berisiko stunting di Provinsi Banten,” ungkapnya.

Kata dia, PKK merupakan satu institusi yang luar biasa. Secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, desa hingga keluarga.

Baca Juga: Relawan FBN: Pemprov Banten Kurang Serius Tangani Masalah Kesehatan

Dipaparkan Al Muktabar, pihaknya bersama bupati dan walikota secara konsisten dalam penyusunan komposisi anggaran belanja daerah terus fokus pada penanganan stunting.

Bersama DPRD Provinsi Banten, pihaknya juga mengambil kebijakan penganggaran ke arah penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem.