Akibat Perampingan SOTK, APBD Banten Terancam tak Terserap

REFERENSI BERITA - Sekelompok perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten menggelar aksi unjuk rasadi halaman Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), pada Senin, 20 Februari 2023.

Mereka membawa beberapa poster yang isinya memprotes kebijakan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, yang melakukan perampingan SOTK di lingkungan Pemprov Banten.

Isu lain yang menjadi perhatian mereka adalah soal banyaknya jabatan strategis yang diPlt-kan. Menurut pengunjuk rasa, kebijakan perampingan SOTK itu berpotensi menimbulkan masalah.

Baca Juga: Pemprov Banten Raih KPPU Award 2023 untuk Kategori Pratama

"APBD tahun 2023 sudah ditetapkan pada Desember 2022, sekarang SOTK-nya malah dirampingkan. Bagaimana APBD bisa terserap? Jelas yang akan menjadi korbannya, ya rakyat Banten," tukas Maria Ulfa, koordinator lapangan aksi.

Ulfa juga menyebut Al Muktabar telah membuat gaduh. "Kami juga menilai kebijakan Penjabat Gubernur malah membuat gaduh, dengan mem-Plt-kan seratus lebih pejabat eselon tiga di lingkungan Pemprov Banten. Mereka dibuat resah dan tidak nyaman dalam bekerja," lanjut Ulfa.

Karena itu Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten mendesak agar Pansus DPRD Banten menghentikan pembahasan Raperda perampingan SOTK.

Baca Juga: KAD Anti Korupsi Provinsi Banten Pantau Ribuan Proyek

"Stop perubahan SOTK!" demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa mereka. "DPRD harus bersikap tegas untuk menghentikan pembahasan perubahan SOTK itu, agar realisasi APBD 2023 tidak terhambat," pinta Ulfa.

Para demonstran sempat melakukan aksi teatrikal dengan membuat lingkaran sambil berputar dengan membentangkan poster.***