KPM di Tangerang Sambut Baik Penyaluran BLT BBM Pemprov Banten

REFERENSI BERITA - Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyambut baik penyaluran kembali Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemprov Banten.

Hal itu terungkap pada penyaluran BLT BBM di UPT Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Rabu, 21 September 2022.

BLT BBM yang didistribusikan di Kabupaten Tangerang menyasar 26.378 KPM dengan nilai anggaran sebesar Rp15,8 miliar.

Baca Juga: Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Lebak Didukung Pemprov Banten

Muhammad Saiful, seorang mitra ojek online asal Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya mengaku senang menerima bantuan.

“Sangat senang. Dalam keadan susah kaya gini, Alhamdulillah (dapat bantuan, red). Soalnya kan harga-harga pada naik. Perlu modal juga dari dana bantuan. Mengurangi beban juga dari penerimaan BLT BBM. Saya berharap, ke depan ekonomi makin stabil, kesejahteraan makin baik lagi jadi ga ada yang kesulitan lagi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan seorang ibu rumah tangga, Meri (58) yang mengaku bersyukur atas bantuan tersebut.

“Alhamdulillah menerima bantuan BLT. Mau dipakai buat kebutuhan sehari-hari, paling kebutuhan pokok saja yang di rumah. Seperti beras dan lain-lain,” ucapnya.

Baca Juga: Alokasi Dana Cadangan Pilkada Serentak pada APBD Perubahan Dibatalkan

“Setidaknya bisa membantu untuk keperluan beberapa hari kedepan lah. Harapannya jangan cuma sekali, imbas dari kenaikan BBM tidak hanya sehari dua hari,” tambah Meri.

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi atau meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Semoga apa yang kita lakukan ini dapat mengurangi beban atau bisa meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten terdepan dalam menyalurkan BLT. Hal itu sebagai bukti bahwa Pemerintah hadir dengan cepat di tengah kehidupan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Ojat Sudrajat Laporkan Dugaan Gratifikasi Pejabat Pemprov Banten ke KPK