Pandeglang Daerah Miskin Ekstrem di Banten, KMSB Beri Saran ini

REFERENSI BERITA - Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 4,1 juta penduduk di Provinsi Banten masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Jika dihitung dari angka persentase jumlah penduduk di Provinsi Banten, maka angka kemiskinan ekstrem terbanyak berada di Kabupaten Pandeglang.

Menurut data itu, penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pandeglang hampir mencapai 50 persen. Artinya dari 100 penduduk Pandeglang, 46,94 persen atau 47 orang statusnya miskin ekstrem.

Baca Juga: Wasekjen DPP Partai Golkar Fokus Pemenangan Pileg 2024

Berdasarakan data itu, penduduk Pandeglang pada 2020 jumlahnya 1.272 687,00 dan yang masusk kemiskinan esktrem individu jumlahnya mencapai 597.504 orang.

Sebanyak 4,1 juta penduduk di Provinsi Banten yang masuk kategori miskin ekstrem itu akan menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan dan masuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Kemiskinan ekstrem sendiri adalah kondisi warga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi.

Baca Juga: Dirut Bank Banten: Kami Siap Berikan Layanan Terbaik untuk Warga Banten

Mengacu definisi Bank Dunia, kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana penduduk hanya mengantongi pendapatan kurang dari US$1,9 per hari atau sekitar Rp27.075 per hari, dengan asumsi kurs Rp14.250 per dolar AS.

Fakta tersebut ditanggapi serius Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada.

Menurut Uday Suhada, ini adalah potret terburuk sepanjang sejarah Kabupaten Pandeglang. Data ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah.

Baca Juga: Badan Kesbangpol Kota Cilegon Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Kaum Wanita

"Dulu kategorinya sekedar masyarakat miskin terbanyak, kini Pandeglang malah menjadi miskin ekstrem, yang menimpa hampir separuh rakyat Pandeglang. Jelas ironis, memprihatinkan," ungkap Uday Suhada kepada Referensi Berita pada Selasa, 18 Oktober 2022.

Dia meminta pemerintah daerah, khususnya pemimpin di daerah lebih memprioritaskan penanganan masalah kemiskinan itu, ketimbang membuat program yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat.