JAKARTA, REFERENSIBERITA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi nama-nama pengusaha yang sebelumnya ramai bersuara di media sosial terkait larangan impor baju bekas atau balpres.
Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak hanya fokus menindak praktik impor ilegal, tetapi juga menelusuri kewajiban perpajakan para pelakunya.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan bahwa upaya penindakan kini dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui investigasi pajak.
Investigasi Pajak: Banyak Pengusaha Diduga Nihil Setoran
Dalam penjelasannya, Purbaya mengungkap bahwa sejumlah nama yang paling vokal di media sosial terkait larangan impor baju bekas ternyata diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan selama bertahun-tahun.
"Termasuk yang sibuk-sibuk yang ribut-ribut di medsos, tentang apa balpres kami dapat namanya kami investigasi pajaknya seperti apa ternyata banyak dari mereka enggak bayar pajak," ucap Purbaya dalam rapat.
Ia menambahkan bahwa beberapa pelaku usaha tercatat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan status nihil dalam jangka waktu panjang, meski memiliki aset usaha yang besar.
Baca Juga: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Mencuat Lagi, Hasto Kristiyanto Ungkap PDIP Bakal Lakukan Kajian
"Emang enggak bayar pajak SPT-nya 00 selama 5 tahun berturut-turut berarti enggak bayar pajak, ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali," lanjutnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah kini memusatkan perhatian pada ketidakpatuhan pajak yang dilakukan secara sistematis oleh oknum pelaku bisnis tekstil ilegal.
Peringatan Menkeu: Jangan Serang Pemerintah Jika Tidak Bersih
Purbaya menekankan pentingnya integritas pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
