REFERENSI BERITA - Persoalan menguapnya uang pajak kendaraan baru di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, antara lain disebabkan oleh lalainya pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan.
Hal ini disampaikan Akademisi Untirta Banten, Ikhsan Ahmad kepada Referensi Berita pada Sabtu, 16 april 2022 menyikapi adanya penguapan uang pajak di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
"Jadi, institusi yang menangani persoalan ini hendaknya jangan hanya mengaudit keuangan. Tapi coba cek dan evaluasi juga sumber daya manusia di OPD tersebut. Tes kompenetsi mereka yang sesungguhnya," saran Ikhsan Ahmad.
Baca Juga: Pefindo Tingkatkan Peringkat idAA dengan Outlook Stabil untuk bank bjb
Sebab menurut pengamatan dirinya sejauh ini, sebagian besar pejabat dnaa pegawai Samsat berkaitan dengan kedekatan dan nepotisme.
"Kompetensi diabaikan. Jadi wajar kalau ada korupsi. Mereka ditengarai tidak memahami bagaimana mengoptimalkan penerimaan pajak. Mereka lebih fokus pada bagaimana mengamankan jabatannya dengan segala cara. Tolog ini menjadi catatan," terang Ikhsan Ahmad.
Ikhsan Ahmad bahkan menyarankan ada pihak luar Pemprov Banten untuk menguji kemampuan para pejabat di lingkungan Bapenda.
Baca Juga: Jadi Manajer Baru, Legenda MU Ini Beri Komentar ke Erik Ten Hag
"Silakan diuji. Suruh itu para pejabat, misalnya seksi penerimaan di seluruh Samsat di Banten untuk menghitung pajak kendaraan. Informasi yang saya dapat, ada pejabat yang jangankan menghitung, tarif dan rumus saja ada yang tidak mengerti. Ini kan kacau," terang Iksan Ahmad.
Lalu dalam formasi jabatan pelaksana pun, kata dia, PNS yang ditempatkan di sejumlah Samsat kompetensinya kurang mumpuni. Akhirnya praktek pelayanan lebih banyak dikerjakan oleh honorer.
Masih kata Ikhsan Ahmad, sejauh ini terkesan tidak ada mekanisme pengawasan yang rapi dan menjamin kelangsungan pelayanan dan keamanan transaksi keuangan dari korupsi.
Baca Juga: Tak Cocok di Premier League, Cristiano Ronaldo Dikabarkan Hengkang Dari MU
Lebih parahnya lagi, kata dia, honorer-honorer yang ditempatkan di beberapa Samsat adalah dari "golongan sultan". Sehingga kadang pelaksana PNS sulit juga bekerja sama.
"Ini yang menyebabkan korupsi terjadi. Penyebab utamanya adalah SDM yang ambyar. SDM yang ambyar dan ditempat di tempat strategis, tentu menghasilkan pertanyaan, siapa yg menempatkan mereka," ungkap Ikhsan Ahmad lagi.
Artikel Terkait
Bayar Pajak Tak Bawa Uang Cash, Wanita Ini Ditolak Petugas Gerai Samsat Mall Karawaci
Ogah Dipenjara Sendirian! Samad Siap Bongkar Kasus Samsat Malingping, Dirut ALIPP Siap Kawal
Kepala Bapenda Banten Akui Uang Pajak Kendaraan Senilai Rp6 Miliar Menguap di Samsat Kelapa Dua
Bayu Kusuma: Uang Pajak di Samsat Kelapa Dua Menguap, Kepala Bapenda harus Ikut Tanggung Jawab
Desakan agar Seluruh Samsat di Provinsi Banten Diaudit Bermunculan