Penyaluran BPS di Pandeglang Bermasalah, LBH Merdeka Laporkan Kadinsos dan Bupati Irna ke Kejari

REFERENSI BERITA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merdeka resmi melaporkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) dan Bupati Pandeglang Irna Narulita ke Kejari.

Laporan tersebut merupakan tidak lanjut dari LBH Merdeka yang menemukan masalah penyaluran BPS kepada setiap KPM.

Dirut LBH Merdeka Fahroji Kusuma Wijaya menyebutkan, penyaluran BPS di Pandeglang diduga telah melanggar Juknis dari Kemensos.

Baca Juga: VIRAL! Dipaksa Urus BPJS Saat Sekarat, Pasien Ini Meninggal Saat Perekaman e-KTP

Baca Juga: Dibuka Kamis 17 Maret 2022! Login www.prakerja.go.id, Kartu Prakerja Gelombang 24 Sediakan 300 Ribu Kuota

Hal itu dilatarbelakangi penyaluran yang seharusnya diberikan ke rumah KPM tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan terkesan abai akan aturan berlaku.

Dalam juknis menyebutkan bahwa KPM menerima BPS yakni di rumah masing-masing, akan tetapi, pada kenyataannya dikumpulkan di kantor desa.

Hal itu berdampak pada timbulnya kerumunan ditengah wabah Covid-19 yang belum usai. Tak itu, pembagian BPS di Kantor Desa kongkalingkong antara pihak yang bertanggung jawab.

Baca Juga: WARNING! 7 Ciri Orang Masuk 'Daftar Blacklist Kartu Prakerja Gelombang 24' Bantuan Jutaan Rupiah Pupus

Baca Juga: Tips Lolos Kartu Prakerja Gelombang 24! Crosscheck Data Pribadi, Pastikan Tidak Ada Kesalahan Ini

Fahroji menuding, bahwa KPM setiap pencarian BPS diarahkan kepada agen warung untuk membelanjakan bantuan yang didapat.

Kejadian itu, bukan terjadi satu atau dua kali, melainkan terjadi dibeberapa titik bahkan ada yang viral.

Penyaluran Bantuan Program Sembako ( BPS ) periode Januari - Maret tahun 2022 sesuai surat edaran Kementrian Sosial Republik Indonesia diberikan secara tunai untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan pangan / sembako para penerima manfaat dalam hal ini KPM.

Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 24 Dibuka 17 Maret 2022, Simak Langkah Pendaftaran di Prakerja.go.id