Dedi mengklaim pemangkasan itu bukan bentuk ketidakpedulian terhadap media. Ia menegaskan keberpihakan kepada pers tidak selalu diukur dari besarnya nilai kerja sama.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak,” ujar Dedi di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, pada Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut Dedi, justru dengan membuka akses informasi dan pernyataan yang transparan kepada publik, peran pers bisa tetap berjalan tanpa harus bergantung pada anggaran besar.
Di sisi lain, lanjut Dedi, pengurangan dana iklan tidak membuat pemberitaan tentang Jawa Barat berkurang, bahkan semakin ramai dibaca masyarakat.
“Dari 50 miliar menjadi 3 miliar, apakah media di Jabar kehilangan sumber berita? Menurut saya tidak. Hari ini malah banyak yang dibaca orang,” sambungnya.
Janji-Janji Transparansi
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik. Di satu sisi rakyat diajak bergotong royong menyumbang uang harian, di sisi lain pemerintah mengelola anggaran triliunan rupiah yang sebagian besar masih terserap untuk utang dan proyek lama.
Kritik muncul agar pemerintah lebih fokus pada efisiensi belanja ketimbang menambah beban moral kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov Jabar memastikan seluruh laporan donasi seribu rupiah per hari akan terbuka untuk publik.
Namun perlu diingat, transparansi saja belum cukup. Sebagian publik menilai, tanpa perbaikan tata kelola dan kejelasan prioritas belanja, gerakan ini dikhawatirkan hanya menjadi simbol solidaritas tanpa dampak nyata.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan langkah-langkah yang diambilnya adalah bagian dari komitmen untuk menjaga semangat gotong royong di tengah kondisi fiskal yang berat.
“Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kebersamaan membangun Jawa Barat,” tukas Dedi.***
