Dirjen Anggaran Kemenkeu itu menambahkan bahwa pemerintah melihat usulan kenaikan gaji sebagai bagian dari upaya penataan organisasi dan reformasi birokrasi secara keseluruhan.
"Faktor yang dipertimbangkan banyak, ini bagian dari kita menata organisasi secara keseluruhan," lanjutnya.
Luky menekankan bahwa produktivitas ASN juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan apakah kenaikan gaji layak diberikan.
"Kita juga lihat produktifitas dari ASN itu sendiri seperti apa," tutur Luky.
Selain itu, kondisi keuangan negara tetap menjadi barometer utama dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah tidak ingin kebijakan kenaikan gaji membebani APBN di tengah kebutuhan pembiayaan yang juga meningkat di sektor lain.
"Kita juga melihat kondisi fiskal kita seperti apa," pungkasnya.
Kenaikan Gaji ASN Selalu Menjadi Sorotan
Setiap tahun, wacana kenaikan gaji ASN selalu menarik perhatian publik. Kebijakan penghasilan pegawai pemerintah dinilai berdampak langsung pada daya beli jutaan keluarga ASN sekaligus berpengaruh pada struktur belanja pegawai di APBN.
Pada 2024 dan 2025, pemerintah sebelumnya telah menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri. Hal itu memunculkan pertanyaan apakah tren tersebut akan berlanjut pada 2026.***
Artikel Terkait
Update Insiden Longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah: 10 Korban Tewas, 18 Orang Diduga Masih Hilang