REFERENSIBERITA.COM-Ahmad Heryawan, atau yang akrab disapa Aher, yang menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan berperan sebagai oposisi dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk periode 2024-2029 sepenuhnya akan diserahkan kepada DPR RI.
Baca Juga: Akademisi Khawatir, Politik Uang Mulai Dianggap Lazim
"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," ungkap Aher di sebuah acara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Minggu (22/9).
PKS kini telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang terlihat dari kerja sama politiknya dengan KIM pada Pilkada Serentak 2024, khususnya dalam pemilihan gubernur Jakarta, di mana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono diusung oleh KIM Plus.
"Di Jakarta kita masuk KIM Plus dan di daerah lainnya. Begitu pula di tingkat pusat," jelas Aher.
Baca Juga: Sistem politik Indonesia perlu evaluasi total
Ia juga menegaskan bahwa anggota DPR dari PKS akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sama seperti yang pernah dilakukan pada era kepemimpinan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Dalam Waktu Dekat
"Tidak dong. Kami pun di zaman SBY ketika kita bergabung, ketika kita memberikan masukan, kita beri masukan. Tapi yang beradab, yang membangun," kata Aher.
Menanggapi isu mengenai kemungkinan PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan mendatang, Aher menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden, apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri," pungkasnya.
Artikel Terkait
Akademisi Khawatir, Politik Uang Mulai Dianggap Lazim
Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Dalam Waktu Dekat