Sistem politik Indonesia perlu evaluasi total

photo author
- Minggu, 7 Juli 2024 | 21:20 WIB
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria. ANTARA/HO-ICMI/am.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria. ANTARA/HO-ICMI/am.

REFERENSIBERITA.COM-Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Arif Satria menyatakan bahwa sistem politik Indonesia memerlukan evaluasi total agar tujuan membangun peradaban bangsa dapat tercapai.

Baca Juga: Terjawab Sudah Calon Wakil Bupati Banjarnegara Pasangan Amalia Desiana

"Setelah mengamati secara mendalam jalannya sistem politik kita, terlihat semakin tidak inklusif dan perlu dilakukan evaluasi total untuk memperbaikinya," kata Arif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga: Cara Cepat Menambah Followers TikTok

Rektor IPB ini mengamati bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia semakin mahal, yang menyebabkan praktik politik menjadi kurang inklusif.

Baca Juga: Memilih Jurusan Kuliah yang Tepat: Panduan Lengkap untuk Masa Depan Anda

Menurutnya, sistem politik saat ini semakin condong hanya untuk mereka yang memiliki uang karena biaya demokrasi yang semakin tinggi.

Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics.

Baca Juga: TACB Banjarnegara Rekomendasikan Tujuh ODCB Menjadi Benda Cagar Budaya, Salah Satunya Gedung Eks Stasiun Kereta Api

"Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang mengumbar politik uang," ujar Arif, melansir Antara. 

Melihat kondisi tersebut, Arif mengkhawatirkan terjadinya pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

Baca Juga: Meningkatkan Prestasi Belajar dengan Bimbingan Belajar (Bimbel) dan Les Privat

"Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan membentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," katanya.

Arif menambahkan, keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan tujuan membangun peradaban bangsa yang seharusnya politik menjadi alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Panji Setiawan

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X