Al Muktabar Klaim Inflasi Provinsi Banten Terkendali

REFERENSI BERITA - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar menyebut angka inflasi Provinsi Banten terkendali pada angka 3,8 persen.

Kata Al Muktabar, angka ini masih di bawah nasional yang mencapai 4,9 persen. Pemprov Banten dengan berbagai agenda dan koordinasi antar daerah, termasuk penggunaan produk lokal, berupaya mengendalikan angka inflasi.

“Kita di atas sedikit dari rata-rata inflasi di Pulau Jawa. Di Provinsi Banten ada Bandara Sokearno-Hatta, pergerakan harga avtur untuk dunia penerbangan menjadi salah satu penyumbang angka inflasi Provinsi Banten,” jelas Al Muktabar, usai mengikuti Rakornas Tim Pengendalian Inflasi di Istana Negara Jakarta yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Pendopo pada Kamis, 18 Agustus 2022.

Baca Juga: Bank Banten dan Pemprov Banten Launching Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

“Kita akan kendalikan dengan berbagai agenda dan koordinasi antar daerah untuk komoditas tertentu. Pemprov Banten melakukan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk mengendalikan inflasi,” tambahnya.

Dikatakannya, inflasi harus dipahami sebagai bagian dari dinamika perekonomian. Sehingga angka inflasi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak bagus terhadap aktivitas perekonomian.

“Hari Jumat pekan ini Pemprov Banten juga akan melakukan operasi pasar,” ungkap Al Muktabar.

Terhadap peran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang turut memacu pertumbuhan ekonomi daerah, lanjutnya, saat ini serapan belanja APBD Pemprov Banten mendekati 52 persen. Kebijakan belanja 40 persen untuk produk lokal dalam negeri juga berjalan.

Baca Juga: HUT ke-77 RI, Warga Desa Banten: Momentum Ingat Pentingnya Pemimpin Nasionalis Sejati

“Berdasarkan review BPKP, kita masih berjalan sesuai agenda pembelanjaan produk dalam negeri. Kita juga ada katalog lokal dan aplikasi Plaza Banten yang berbasis UMKM untuk kita dorong terus,” tambahnya.

Al Muktabar juga mengimbau para pelaku UMKM di Provinsi Banten, untuk melengkapi administrasi dan membuka toko online di Plaza Banten untuk menjangkau pasar di daerah lain.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengungkapkan, saat ini Indonesia dalam situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit, mulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih, perang di Ukraina, krisis pangan global, dan krisis energi.

“Kita tidak boleh kerja standar, kerja rutinitas. Harus melihat makro dan mikro. Harus detail melihat angka-angka,” ungkap Jokowi.

Baca Juga: Kritik Jalan Rusak di Kolelet yang Tak Kunjung Diperbaiki, Respon Bupati Lebak Mengundang Kontroversi

Jokowi juga menekankan para Kepala Daerah mulai dari Gubenur, Bupati, dan Walikota harus mampu bekerjasama dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat). TPIP harus mampu menghubungkan antar wilayah yang surplus dan defisit.