Internet Murah Rp100 Ribu untuk 100 Mbps akan Segera Terwujud, Komdigi Ungkap Fakta Ini

REFERENSIBERITA.COM - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan spektrum frekuensi radio 80 MHz di pita frekuensi 1,4 GHz untuk mendukung penyediaan layanan internet murah.

Frekuensi ini akan dialokasikan untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan kabarnya akan segera dilelang dalam waktu dekat.

Baca Juga: Guru SMPN 2 Kedungpring Tingkatkan Kompetensi tentang Pembelajaran Deep Learning

Frekuensi tersebut akan dimanfaatkan untuk layanan internet rumah, serta mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

Terkait dengan klaim internet murah, Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan.

Baca Juga: Polemik Gas LPG 3 Kg Tak Sampai ke Pihak Penerima Subsidi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Berencana Membuat Badan Pengawas Khusus

"Ya, karena ini kan apa ya sebagai akses ya kelihatannya dari teknologi yang menurut ITU ini benar-benar bisa memberikan aspek yang murah kepada masyarakat. Itu dari kajian sih," ujar Wayan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, dikutip Senin 10 Februari 2025.

Pemerintah menargetkan agar frekuensi ini dapat menyediakan akses internet murah dan cepat.

Baca Juga: Pelukan Hangat Prabowo Lepas Kepulangan Erdogan

Standar kecepatan layanan internet bagi penyedia BWA ditetapkan pada 100 Mbps dengan harga berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000.

"Kalau tarif Rp100 ribu sampai Rp150 ribu lah harapan kami. Jadi ingat ini bukan untuk seluler. Jadi sebenarnya kalau mereka akan membangun di sini, dia harus bawa fiber optik dulu, lalu dia naikkan [pancarkan] ke rumah-rumah lewat akses internet," kata Wayan.

Baca Juga: 4 Fakta Karier Politik Erdogan yang Kini Sambangi Indonesia, Begini Geliat sang Presiden Turki yang Tarik Simpati Warganya Sejak Tahun 1994

Ia menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadirkan internet murah adalah dengan melelang frekuensi 1,4 GHz, yang diharapkan dapat berlangsung pada pekan ketiga Februari 2025.

"Kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari," lanjutnya.

Pemerintah juga akan mengundang semua perusahaan yang memiliki izin jaringan tetap Packet Switched untuk berpartisipasi dalam lelang ini.