Pria bernama lengkap Hasan Nasbi Batupahat itu berharap proses evaluasi dilakukan dengan pertimbangan yang seimbang dan tidak didasarkan pada pandangan politik semata.
“Pemerintah dalam mengevaluasi siapa saja nama-nama yang harus menjadi pahlawan tentu timbangannya harus adil,” ucap Hasan.
Hasan pun menutup pernyataannya dengan ajakan agar publik melihat jasa seorang tokoh secara lebih utuh.
“Lebih banyak jasanya atau lebih banyak dosanya,” pungkasnya.
Wacana Soeharto Jadi Pahlawan, Pro dan Kontra Publik
Wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, topik ini kerap muncul dan menimbulkan perdebatan publik.
Sebagian pihak menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional, terutama pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an.
Namun, sebagian lain mengingatkan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers, serta praktik korupsi di masa pemerintahannya.
Mekanisme Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Setiap tahun, menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan seleksi terhadap tokoh-tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Proses ini melibatkan Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP3PN) yang terdiri atas sejarawan, akademisi, dan perwakilan lembaga negara.
Hasil kajian tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan akhir.***
Artikel Terkait
Pohon Tumbang Timpa Kabel PLN di Madukara, Polsek Bergerak Cepat Evakuasi dan Atur Lalin