REFERENSIBERITA.COM - Bencana banjir bandang hingga tanah longsor melanda sejumlah pemukiman warga yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), pada akhir November 2025 lalu.
Sebelumnya, sempat beredar video gelondongan kayu yang mengalir dari daerah hulu kawasan Batang Toru hingga Garoga yang disinyalir memicu bencana besar itu.
Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran publik terhadap gencarnya aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit.
Baca Juga: Wakil Kepala BGN Tegaskan Larangan SPPG Pecat Relawan Dapur saat Penerima Manfaat Berkurang
Sebagian pihak bahkan mengecam keras sejumlah perusahaan tambang untuk segera diberhentikan aktivitas usahanya, demi keselamatan hidup warga setempat pascabencana banjir-longsor tersebut.
Terkini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) angkat bicara ihwal penyebab tragedi banjir bandang, terkhusus soal aktivitas usaha yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang.
Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq menyebut, pihaknya telah melakukan inspeksi udara di wilayah Kabupaten Tapsel, pascabencana banjir hingga longsor.
"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," kata Hanif dalam keterangan resminya, pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Lantas, bagaimana sebenarnya inspeksi yang dilakukan KLH dalam mengusut penyebab banjir bandang yang melanda Tapsel? Berikut ulasannya.
3 Perusahaan Tambang Disetop
Hanif menjelaskan, sebanyak 3 perusahaan di sektor penambangan hingga kelapa sawit yang kini telah didatangi olehnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Bencana di Sumatera Dipicu Ulah Manusia dan Kebijakan Negara yang Kurang Cermat
Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah disebut telah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan itu.