• Kamis, 20 Januari 2022

Akademisi Untirta Sebut di Banten ada Dua Sekda , Begini Analisanya

- Selasa, 30 November 2021 | 18:41 WIB
Ilustrasi dua pejabat pemerintahan. (Pixabay)
Ilustrasi dua pejabat pemerintahan. (Pixabay)

REFERENSI BERITA - Diakui atau tidak, saat ini Pemprov Banten memiliki dua Sekretaris Daerah (Sekda). Yang pertama Sekda yang diangkat dengan SK Presiden, dan hingga saat ini belum bisa diberhentikan oleh Gubernur Banten karena harus ada SK pemberhentian dari Presiden juga. Dialah Al Muktabar.

Yang kedua adalah Muhtarom, Sekda yang diangkat melalui SK Gubernur Banten, yakni Sekda plt yang diharapkan segera menggantikan Sekda yang sah, apapun caranya.

Demikian disampaikan Akademisi Untirta, Ikhsan Ahmad menanggapi kisruhnya jabatan Sekda di Pemprov Banten.

Baca Juga: Empat Pasangan Aktris ini Meski Sudah Lama Menikah Tetapi Belum Dikerunia Anak

"Pertanyaan kemudian muncul, apa motif dari perancang situasi ini. Ko' bisa tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten begitu fatalistik dan sesat seperti ini," ungkap Ikhsan Ahmad kepada Referensi Berita pada Selasa, 30 November 2021.

Faktanya, kata Ikhsan Ahmad, saat ini masih da Sekda definitif namun dibuat non definitif. Di sisi lain, ada Sekda yang belum definitif tetapi dipaksakan sah dan tanpa malu menjadi plt Sekda.

Menurutnya, konsekuensi dan risiko hukum dalam peristiwa ini pasti ada. Namun agaknya hal itu disingkirkan dan tanpa disadari mempertontonkan kelemahan dan rendahnya kapasitas, integritas dan moralitas birokrasi dan kepemimpinan di dalamnya.

Baca Juga: Pemkab Pandeglang Fasilitasi Kendaraan Roda Dua untuk Operasional Korkab dan Korcam PKH

Masih kata Ikhsan Ahmad, penjatuhan hukuman disiplin yang berikan Gubernur kepada Sekda yang sah (Al Muktabar), kemudian disidang dalam pemeriksaan oleh Inspektur yang merangkap sebagai Plt Sekda bersama beberapa orang pejabat Pemprov Banten, dengan materi pemeriksaan berkisar soal pengunduran diri Al Muktabar, adalah fenomena langka dan jauh dari norma-norma etika pemerintahan dan etika birokrasi.

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X