• Kamis, 20 Januari 2022

Anis: Kalau Mau Berpihak dan Tegas ya Cabut UU Cipta Kerja dengan Perppu

- Senin, 29 November 2021 | 10:19 WIB
ILUSTRASI serikat pekerja tolak omnibus law.* /RRI/ (Hallo Purwakarta)
ILUSTRASI serikat pekerja tolak omnibus law.* /RRI/ (Hallo Purwakarta)

REFERENSI BERITA - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati memberikan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 yang dinyatakan inkonsitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam kurun 2 tahun ke depan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, fraksinya mengapresiasi keputusan MK yang sejalan dengan perjuangan mereka bersama masyarakat yang sedari awal tegas menolak RUU Cipta Kerja.

Keputusan MK itu, jelas Anis dalam keterangan tertulis, juga menunjukkan betapa gegabah dan terburu-burunya pemerintah dalam membahas dan menyetujui UU tersebut.

Baca Juga: Puan Maharani Bicara Sektor Pariwisata Indonesia di Spanyol

Sehingga mengabaikan prosedur penyusunan yang selama ini digunakan dalam setiap penyusunan UU.

Apalagi UU Cipta Kerja sendiri merupakan omnibus law yang membatalkan sejumlah pasal dalam banyak UU terkait, seperti dilansir dari laman dpr.go.id, Senin, 29 November 2021.

Selain itu Anis menilai ironi keputusan MK terkait inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja bukan tanpa sebab, pasalnya UU Cipta Kerja beserta PP turunannya telah diberlakukan terhadap proyek-proyek strategis nasional.

Baca Juga: Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Politik, Penguasa dan Kekuasaan, Salah Satunya Jangan Terlalu Pintar

“Ironinya karena masih diberi kesempatan untuk berjalan hingga 2 tahun, maka selama itu dampak negatif akan terus meluas dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan hidup,” katanya.

Halaman:

Editor: Asep Rizal Murtadho

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X