• Selasa, 7 Desember 2021

Survey Indikator: Publik Belum Butuh Amandemen 1945

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 11:47 WIB
Amandemen UUD 1945/Foto wiradesa.co (Suara Merdeka)
Amandemen UUD 1945/Foto wiradesa.co (Suara Merdeka)

REFERENSI BERITA - Diperlukan masukan dari berbagai pihak untuk mendapat gambaran kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sebelum memutuskan pembahasan wacana amandemen UUD 1945.

Hasil survei Indikator menyebutkan sebagian besar masyarakat belum membutuhkan amandemen tersebut.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdija mengatakan, perlunya melibatkan lembaga survey untuk memahami keinginan publik terkait amandemen UUD 1945.

Baca Juga: 100 Juta Orang Indonesia Sudah Vaksin Covid-19

"Merespon wacana amandemen yang berkembang saat ini, kami melibatkan lembaga survei untuk memotret apa yang benar-benar menjadi keinginan masyarakat saat ini," kata Lestari, seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Kamis, 14 Oktober 2021.

Pertanyaan yang penting untuk dipastikan dalam merespon wacana amandemen dengan agenda memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada salah satu pasal pada UUD 1945 adalah apakah benar amandemen itu merupakan keinginanan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Apalagi, lanjutnya, wacana amandemen ini merupakan warisan dari keanggotaan MPR RI periode sebelumnya, yang sudah pasti kondisi saat itu berbeda dengan saat ini.

Baca Juga: IPW Puji Langkah Kapolda Banten Kunjungi dan Minta Maaf ke Pendemo Korban 'Smackdown' Polisi

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari mengungkapkan, melakukan perubahan UUD atau amandemen UUD bukanlah hal yang tabu, karena dibenarkan oleh UUD 1945 yang membuka peluang untuk itu.

Halaman:

Editor: Asep Rizal Murtadho

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR akan Tes Calon Panglima TNI 4-5 November 2021

Kamis, 4 November 2021 | 07:15 WIB

Pemuda yang Kreatif jadi Solusi Multidimensi

Selasa, 2 November 2021 | 09:20 WIB
X