Massa Asal Banten Aksi di Monas, Minta Mendagri dan Presiden Evaluasi Penjabat Gubernur

- Senin, 20 Juni 2022 | 20:47 WIB
Massa dari Forum Rakyat Banten Tegakkan Konstitusi dan Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan pintu Monas Barat atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Referensi Berita)
Massa dari Forum Rakyat Banten Tegakkan Konstitusi dan Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan pintu Monas Barat atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Referensi Berita)

REFERENSI BERITA - Massa dari Forum Rakyat Banten Tegakkan Konstitusi dan Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan pintu Monas Barat atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Juni 2022 pukul 13.00.

Dalam aksinya massa yang diperkirakan berjumlah 75 orang itu meminta Mendagri dan Presiden meninjau ulang pengangkatan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar yang dinilai tidak sesuai dengan putusan MK Nomor: 15/PUU-XX/2002.

Massa juga menilai kebijakan Al Muktabar yang mengangkat M Tranggono sebagai Penjabat Sekda Banten memunculkan polemik.

Baca Juga: Ingin Melihat Badak? Datang Saja ke Kampung Mangrove Patikang...!

Selain itu, Al Muktabar juga dianggap tidak cakap membina para ASN, dengan bukti adanya aksi pengunduran diri 20 pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

Al Muktabar juga dinilai kurang bertanggung jawab saat dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Banten, sehingga Gubernur Banten, Wahidin Halim saat itu mengangkat Pit Sekda Banten, Muhtarom.

"Pada situasi dan kondisi ini, kami menilai Al Muktabar telah melalaikan tugasnya sebagai ASN dan tidak pernah diproses sesuai Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang ASN," ungkap Cecep Pria Irawan, salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Baca Juga: Ini Salah Satu Penyebab Bank Banten Merugi Menurut Pengamat Kebijakan Publik

Pengunjuk rasa juga menilai, proses mutasi dan promosi di lingkungan Pemprov Banten pada masa Sekda Al Muktabar penuh dengan polemik.

"Kami meminta Mendari dan Presiden mengevaluasi Al Muktabar yang telah melantik M Tranggono sebagai Penjabat Sekda Banten. Sebab pelantikan M Tranggono diduga dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu melanggar pasal 17 Ayat (2) UU RI Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Perpres Noomor: 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda jo Permendagri Nomor: 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekda," tegas Cecep Pria Irawan.

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X