10 OPD di Pemprov Banten Bakal Hilang, Bapenda dan BPKAD Kembali Disatukan

- Rabu, 15 Juni 2022 | 21:27 WIB
Logo Pemprov Banten. (Dok. Referensi Berita)
Logo Pemprov Banten. (Dok. Referensi Berita)


REFERENSI BERITA - Sedikitnya ada 10 OPD di lingkungan Pemprov Banten bakal hilang, menyusul keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor: 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Banten, Andra Soni ditemui usai penandatangan Pakta Integritas antara Kejati dengan pimpinan dan anggota DPRD Banten pada Rabu, 15 Juni 2022.

Andra Soni mengatakan, dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan reformasi birokrasi, saat ini sudah ada pembahasan antara Pemprov dengan DPRD Banten. Hasil pembahasan itu akan dibuat rancangan Perda tentang perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK). 

Baca Juga: Diduga Serobot Lahan Warga di Pandeglang, Kepala DPRKP Banten Bakal Digugat

"Sedang dibahas di Bapemperda Raperda SOTK. Itu untuk reformasi birokrasi. Jadi menurut saya, yang dilakukan birokrasi reformasi tidak hanya di internal Pemprov, tetapi juga di eksternal," ujarnya.

Namun politisi Partai Gerindra ini mengaku belum dapat memastikan kapan Raperda SOTK akan dibahas dan dibentuk panitia khusus (Pansus). "Kita upayakan secepatnya. Tunggu perkembangan pembahasan di Bapemperda," katanya. 

Informasi yang berhasil dihimpun, saat ini kurang lebih ada 42 OPD di Pemprov Banten. Dari jumlah tersebut nantinya akan ada penggabungan OPD atau bidang-bidang terkait yang serumpun, sehingga mengakibatkan sedikitnya delapan sampai 10 OPD yang akan hilang.

Baca Juga: ALIPP: Pemerintah Daerah jangan Berhentikan Tenaga Honorer!

Salah satu contoh penggabungan OPD tersebut yakni, Badan  Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

"Informasi yang sudah dibahas di Bapemperda, ada sekitar 10 OPD akan hilang, ini juga sebenarnya rangkaian dari jabatan struktural atau administrasi yang beralih menjadi jabatan fungsional atau jafung," kata salah seorang ASN di Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya. 

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X