ALIPP: Pemerintah Daerah jangan Berhentikan Tenaga Honorer!

- Selasa, 14 Juni 2022 | 20:19 WIB
Direktur Eksekutif ALIPP yang juga Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada. (Dok. Referensi Berita)
Direktur Eksekutif ALIPP yang juga Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada. (Dok. Referensi Berita)

REFERENSI BERITA - Wacana merumahkan pegawai honorer yang dilemparkan KemenPAN RB hendaknya disikapi bijak oleh pemerintah daerah.

Baik Pemprov, Pemkab dan Pemkot di wilayah Banten jangan latah dan lantas panik menghadapi persoalan itu.

"Kenapa juga pemerintah daerah yang otonom kemudian dipusingkan dengan wacana MenPAN RB perihal pegawai honorer? Pegawai honorer kan pegawai daerah," ungkap Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada kepada Referensi Berita pada Selasa, 14 Juni 2022.

Baca Juga: Bank ini Tawarkan Fasilitas Enak dan Mudah untuk Nasabahnya

Menurut Uday Suhada, andai saja para tenaga honorer tidak memenuhi syarat untuk dijadikan PPPK, jangan lantas diberhentikan.

"Biarkan saja mereka tetap bekerja. Karena keberadaan mereka tidak akan terlalu membebani kas daerah atau APBD," tegas Uday Suhada.

Yang harus diingat, keberadaan mereka tidak akan membebani. "Jika tidak percaya, silakan oleh pemerintah daerah bandingkan alokasi yang dibayarkan untuk tenaga honorer setiap tahun anggaran dengan uang yang tidak jelas keluar dari APBD," lanjut Uday Suhada.

Baca Juga: Aa Gym: Eril Sosok Pemuda Shaleh yang Selalu Menyisihkan Rezekinya untuk Orang Orang Lain

Dia menyarankan, pemerintah daerah tetap mempertahankan pegawai non-PNS kategori satu (K-1) dan kategori dua (K-2) yang masih tersisa. Kemudian utamakan honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK.

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X