Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang Minta Investor Hargai Pemerintah Daerah

- Kamis, 12 Mei 2022 | 14:44 WIB
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Erin Fabiana Anshorie. (Dok. Referensi Berita)
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Erin Fabiana Anshorie. (Dok. Referensi Berita)


REFERENSI BERITA - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Erin Fabiana Anshorie meminta investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Pandeglang, harus memiliki etika dan menghargai pemerintah daerah.

Dengan kata lain, investor yang akan membuka usaha di Kabupaten Pandeglang harus mengetahui dan menghargai atau taat regulasi yang berlaku.

Pernyataan politisi Partai Gerindra ini muncul, menyusul adanya aksi penolakan dari Forum Pemuda Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang kepada JHL Grup yang akan berinvestasi di daerahnya.

Baca Juga: Masih Merugi, PT BGD Tolak Permintaan Kenaikan Gaji dari Petinggi Bank Banten

"Harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan investor. Investor harus menghargai regulasi yang ada di daerah. Pemerintah daerah juga harus bisa memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi," ungkap Erin Fabiana Anshorie saat dihubungi Referensi Berita pada KAmis, 12 Mei 2022.

Tujuan dibukanya keran investasi di daerah, menurut Erin Fabiana Anshorie, adalah untuk kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama warga di sekitar tempat usaha itu.

Erin Fabiana Anshorie mengaku belum sepenuhnya mengetahui sejauh mana proses perizinan perkebunan vanili di Kecamatan Panimbang itu. Namun yang pasti kata dia, persoalan itu pernah dibahas di Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang.

Baca Juga: Al Muktabar jadi Penjabat Gubernur Banten, Koordinator Presidium KMSB Ingatkan Banyak Hal

Erin Fabiana Anshorie juga meminta JHL Grup yang akan berinvestasi di Panimbang untuk segera menempuh segala perizinan dan taat regulasi. Jika memang belum mengurus perizinan, dia mendesak untuk segera menyelesaikannya.

"Harusnya memang perizinan juga diutamakan. Idealnya seperti itu. Jangan sampai membangun perusahaan dahulu, kemudian mengurus izin belakangan. Ini akan menjadi masalah," tegasnya.

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X