• Sabtu, 1 Oktober 2022

Enam Kali Raih WTP, Wagub Banten: LHP BPK untuk Tingkatkan Akuntabilitas APBD

- Rabu, 13 April 2022 | 20:41 WIB
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat menerima penghargaan dari BPKRI. (Referensi Berita)
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat menerima penghargaan dari BPKRI. (Referensi Berita)

REFERENSI BERITA - Untuk keenam kalinya Pemprov Banten berhasil meraih opini terbaik pertanggungjawaban keuangan dari BPK RI, berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengaku bersyukur dengan keberhasilan Pemprov Banten mempertahan opini WTP tersebut.

Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Banten tersebut merupakan bahan untuk introspeksi pihaknya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Provinsi Banten.

Baca Juga: Pecat Ragnick, Manchester United Datangkan Erik Ten Hag Sebagai Manajer Baru

"Kami semua tentunya bersyukur dan menerima hasil pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2021 dengan opini terbaik ini," kata Andika kepada pers usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Banten, Kota Serang pada Rabu, 13 April 2022.

Rapat paripurna yang ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten TA 2021 dengan opini WTP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banten, Andra Soni.

Sebelumnya, saat membacakan sambutan Gubernur Banten dalam rapat tersebut Andika mengatakan, merujuk UU Nomor: 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor: 23/2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPKRI Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 7 Februari 2022 untuk dilakukan pemeriksaan.

Baca Juga: Pasca Cerai, Puput Tuntut Hal Ini ke Doddy Sudrajat, Harta Gono Gini Salah Satunya

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK, kata Andika, pihaknya telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya akan tetap meminta bimbingan dan arahan dari BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu maksimal selama 60 hari kerja.

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kanwil Kemenag Provinsi Banten Bakal Terus Didemo

Senin, 19 September 2022 | 13:51 WIB

Al Muktabar Klaim Inflasi Provinsi Banten Terkendali

Jumat, 19 Agustus 2022 | 07:22 WIB
X