• Senin, 28 November 2022

Jika UMK 2021 tak Naik, Serikat Buruh akan Tuntut Pemerintah

- Senin, 9 November 2020 | 23:25 WIB
PERTMUAN antara perwakilan serikat pekerja dengan Dinas Tenaga Kerja Provinis Banten. (RUKMAN NURHALIM MAMORA)
PERTMUAN antara perwakilan serikat pekerja dengan Dinas Tenaga Kerja Provinis Banten. (RUKMAN NURHALIM MAMORA)

REFERENSI BERITA -  Serikat buruh yang ada di Banten akan menggelar aksi besar-besaran dan melakukan gugatan hukum jika pemerintah daerah tidak menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada tahun 2021.

Hal itu disampaikan Pimpinan Serikat Buruh se Provinsi Banten, Alif Johan usai melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten, Al Hamidi di kantornya, Senin  9 November 2020.

Dikatakan Alif, UMK merupakan jaring pengaman atau safety net agar kepastian terhadap perlindungan upah pekerja dapat terwujud.

Baca Juga: Pisang Cavendish Potensial Dikembangkan di Banten

Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo Permenaker Nomor: 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memperhatikan produktifitas pertumbuhan ekonomi

"Hirarki peraturan perundang-undangan bukan termasuk regulasi yang harus dipatuhi, tetapi itu hanya sebuah surat edaran. Hasil survei serikat pekerja atau buruh, berdasarkan Permenaker Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Komponon KHL yang berjumlah 64 komponen, bahwa nilai kebutuhan hidup layak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sementara data inflasi plus PDB di Banten adalah 3,37 persen. Hasil surveinya nilai KHL 5,14 persen. Dengan demikian kenaikan UMK di Banten seharusnya 8,51 persen," katanya.

Jika bupati maupun walikota serta gubernur,  tetap bersikukuh untuk sesuai surat edaran menteri, sambungnya, pihaknya akan mengupayakan menempuh jalur konstitusi dan hukum.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Tahun depan BLT BPJS Berlanjut

"Kita punya hak konstitusional, baik melalui penyampaian pendapat dimuka umum atau melalui upaya-upaya hukum yang lain yang bisa kami tempuh. Seperti menggugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri (PN), karena hak konstitusi itu melekat pada setiap warga negara termasuk kami," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Terkini

Pemprov Banten Nyatakan Siap Melayani Para Investor

Kamis, 20 Oktober 2022 | 21:40 WIB

Terpopuler

X