REFERENSI BERITA - Kebijakan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar sejatinya berpegang teguh pada Rencana Pembangunan Daerah RPD Transisi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Namun apa yang dilakukan Al Muktabar, ternyata hanya berdasarkan pada kehendak dirinya semata. Sejumlah persoalan justru semakin amburadul di bawah kepemimpinannya. Salah satunya adalah, persoalan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi yang Al Muktabar dengungkan justru dengan cara membiarkan terjadinya kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas.
Baca Juga: The Polonia Band Reborn, Langsung Padat Jadwal Konser di Medan
Al Muktabar dengan arogansinya dinilai hanya mampu mem-Plt-kan sejumlah pejabat. Ditambah lagi dengan mem-Plt-kan seratus lebih pejabat eselon III. Hampir semua kepala biro, kepala bagian yang tadinya definitif malah di-Plt-kan juga.
Demikian disampaikan massa pengunjuk rasa dari Komunitas Soedirman (KMS) 30 yang melakukan aksi demonstrasi di KP3B pada Selasa, 21 Maret 2023.
"Lebih parahnya lagi, dengan dalih efisiensi, di saat APBD 2023 sudah ditetapkan, Al justru ingin melakukan perampingan SOTK di lingkungan Pemprov Banten," teriak salah seorang orator, Jhody Fauzi.
Kebijakan itu menurut pengunjuk rasa, justru berpotensi menimbulkan masalah. Dan APBD Banten tahun ini sangat beresiko menjadi tidak terserap.
Sebab harus ada penyesuaian yang membutuhkan waktu dan energi. Korbannya adalah belasan juta rakyat Banten.
Baca Juga: Al Muktabar Sebut Investasi di Provinsi Banten itu Menguntungkan
"Juga kami menagih komitmen Al Muktabar untuk memberantas persoalan Korupsi di Provinsi Banten. Karena masih banyak persoalan korupsi sampai hari ini juga belum kunjung usai. Maka statement Al Muktabar berkomitmen memberantas kasus korupsi di Banten akan menjadi utang bagi seluruh masyarakat. Ini harus dibuktikan dengan tindakan, jangan hanya menjadi ilusi," teriak orator.
Karena itu, lanjut Jhody Fauzi, KMS 30 menyampaikan tiga sikap. Pertama, reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Al Muktabar telah gagal dan bobrok. Kedua, mendesak DPRD Banten untuk membuktikan statemennya yang akan menggunakan hak interpelasi.
"Ketiga menagih komitmen Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten memberantas korupsi di Provinsi Banten," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Kata-kata Bijak Soe Hok Gie Tentang Perjuangan Pemuda, Gedor Semangat Demo Mahasiswa 11 April
Demo Mahasiswa di Gedung DPR RI, Dua Orang Ditangkap, Polisi Amankan Sajam
Bakar Pospol Pejompongan Saat Demo 11 April, 17 Orang Dibekuk Polisi
Kecewa Sikap Kejati Banten, Massa AMATI Ancam Gelar Demo lebih Besar