Gapensi Banten Minta Inspektorat dan BPKP Lakukan Probity Audit Proyek PSU di Dinas Perkim

REFERENSII BERITA - Rencana proyek Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) senilai hampir setengah triliun rupiah melalui sistem Penunjukan Langsung (PL) tahun 2023 di Dinas Perkim Provinsi Banten, yang diduga dikendalikan oleh segelintir orang, mendapat sorotan banyak pihak.

Perhatian serius itu salah satunya datang dari Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD Gapensi) Provinsi Banten.

Sekretaris Umum BPD Gapensi Provinsi Banten, Nunung Nursiamudin kepada Referensi Berita pada Sabtu, 11 Maret 2023 mengungkapkan, hal yang patut mendapat sorotan dari persoalan itu adalah ditabraknya azas keadilan dan prinsip keterbukaan.

Baca Juga: Pandeglang jadi Lumbung Pangan Nasional, Tanto: Semua Pihak Harus Mendukung

"Bagaimana tidak, proyek itu dikendalikan oleh pihak tertentu. Terlebih informasi yang kami terima, bahwa yang mengendalikan proyek itu adalah oknum yang berkepentingan pada Pileg 2024," ungkap Nunung Nursiamudin.

Proyek serupa kata dia, setiap tahunnya selalu ada. Dan dipastikan pada tahun 2024 nanti proyek seperti itu akan muncul lagi dan jumlahnya lebih banyak.

Artinya menurut Nunung Nursiamudin, hal itu sudah dirancang secara sistematis, dengan diberi label proyek aspirasi.

Baca Juga: Polres Pandeglang Bongkar Kasus Kredit Fiktif, ini Daftar Lima Perusahaan yang Diduga Terlibat

"Gapensi Banten menilai, proyek 'titipan' itu jelas mencederai rasa keadilan bagi para pengusaha yang bermain pada bidang itu. Proyek PL yang nilainya tidak lebih dari Rp200 juta itu idealnya dikerjakan oleh para pengusaha kecil secara merata, bukan dikuasai oleh segelintir orang," papar Nunung Nursiamudin lagi.

Karena itu dia meminta Inspektorat Provinsi Banten dan BPKP segera melakukan Probity audit. Tujuannya agar perencanaan hingga pelaksanaan proyek itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasilnya pun memuaskan.***