Pakar Hukum IAIN Ambon, Gugat Wewenang Bupati dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pikades ke PTUN

- Senin, 3 Oktober 2022 | 20:08 WIB
Pakar Hukum Tata Negara IAIN Ambon, Dr. Nasaruddin umar, S.H
Pakar Hukum Tata Negara IAIN Ambon, Dr. Nasaruddin umar, S.H

REFERENSI BERITA - Kuasa Hukum Pengugat Hadirkan Pakar Hukum Tata Negara IAIN Ambon, Dr. Nasaruddin umar, S.H., M.H. sebagai ahli Perkara Nomor. 33/G/2022/PTUN Amb. Tentang Wewenang Bupati Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Ambon, Senin 03 Oktober 2022, paagi.

Ahli mengatakan dalam konteks hukum administrasi negara kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkades merupakan kewenangan yang bersifat atributif yang diberikan kepada Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tidak dapat didelegasikan kewenangan tersebut kepada badan/pejabat pemerintahan lainnya.

Dalam konsep hukum administrasi pemerintahan kewenangan yang bersifat atributif dipertanggungjawabkan langsung oleh yang bersangkutan, karena itu eksistensi Tim Penyelesaian Sengketa Perselisihan dan Tim Investigasi yang dibentuk Panitia Pemilihan Kab. Pulau Morotai tidak memiliki basis legitimasi hukum, dan tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades.

Lebih lanjut ahli berpendapat keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades batal demi hukum atau tidak sah sejak dari awal (null and void) karena menurut teori dan kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  peraturan yang dikeluarkan tanpa ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi dan bukan kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 8 ayat 2 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Bupati No 142/420/Kpts/Pm/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepal Desa Terpilih Desa Sabalah Kecamatan Morotai selatan Tahun 2022. Diduga tidak sesuai Prosedur, kewenangan, subtansi hukum serta bertentangan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan Hak Asasi Manusia.

"Cukup jelas makna yuridis konstruksi norma dalam pasal 12 ayat (3) UU AP, tersebut yaitu kewenangan yang diperoleh secara atributif tidak dimungkinkan untuk didelegasikan, atau diberikan kepada badan/atau pejabat lain kecuali pendelegasian itu diatur dalam UUD 1945, UU, atau UU desa," tedas AHli.

Menurut Ahli, sebagaimana Asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

"Secara langsung Keputusan Bupati Nomor 142/420/Kpts/Pm/2022. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepal Desa Terpilih Desa Sabalah Kecamatan Morotai selatan Tahun 2022. Tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum," pungkasnya.***

Editor: Suardi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Nikita Mirzani Ditahan Kejari Serang

Selasa, 25 Oktober 2022 | 18:52 WIB
X