• Senin, 28 November 2022

Sidang Sengketa Lahan Pasir Ona Diundur, Dua Pihak Saling Klaim sebagai Pemilik

- Senin, 26 September 2022 | 19:59 WIB
Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto. (Dok. Referensi Berita)
Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto. (Dok. Referensi Berita)


REFERENSI BERITA - Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri atau PN Rangkasbitung kembali memundurkan jadwal sidang putusan atas perkara sengketa lahan ribuan meter persegi di kawasan Pasir Ona Rangkasbitung yang diklaim dua pihak yakni, pengembang perumahan atas nama A Dimyati dan Pemprov Banten.

Berdasarkan informasi, sidang ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktkober mendatang. Melalui website resmi PN Rangkasbitung, jadwal sidang putusan atas sengketa lahan seyogyanya dilakukan pada tanggal 7 September lalu.

Namun kemudian dibatalkan menjadi 21 September. Pada tanggal tersebut juga akhirnya dibatalkan dan rencananya putusan atas sengekata lahan yang diajukan A Dimyati, dengan tergugat I Pemprov Banten, dan tergugat II BPN Lebak, akan dilakukan 5 Oktober mendatang.

Baca Juga: Hari Apoteker Sedunia, PC IAI Pandeglang Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis & Donor Darah

Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto melalui pesan tertulisnya pada Minggu, 25 September 2022 membenarkan, putusan sidang sengekta lahan yang diklaim pengembang di PN Rangkasbitung jadwalnya diundur sebanyak dua kali. "Betul, itu keputusan dari Majelis Hakim (mundur jadwal)," katanya.

Hadi mengaku, meskipun jadwal putusan sengketa lahan mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun pihaknya meyakini Majelis Hakim PN RAngkasbitung akan menolak gugatan pengembang perumahan tersebut.

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, keterangan ahli, Pemprov Banten optimis gugatan penggugat akan dimentahkan oleh Majelis Hakim," katanya.

Baca Juga: Pengurus Paguyuban Pasundan Provinsi Banten Dikukuhkan

Dia menerangkan, fakta yang dimiliki Pemprov Banten yakni, surat atau riwayat kepemilikin lahan yang lebih dahulu dimiliki oleh Pemprov Banten dari Departemen Sosial (saat ini Kementerian Sosial), dan Pemprpov Jawa Barat.

"Dari bukti itu jelas Pemprov Banten lebih dahulu (memiliki) dibandingkan dengan penggugat," ujarnya.

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Nikita Mirzani Ditahan Kejari Serang

Selasa, 25 Oktober 2022 | 18:52 WIB

Terpopuler

X