• Senin, 18 Oktober 2021

Rekomendasi Komnas HAM untuk 7 Tergugat Kasus Pencemaran Udara Jakarta

- Senin, 30 Agustus 2021 | 20:37 WIB
ilustrasi polusi udara dari industri (pixabay)
ilustrasi polusi udara dari industri (pixabay)

REFERENSI BERITA - Komnas HAM melihat kondisi udara Jakarta sudah sangat tercemar. Karena itu perlu ada langkah-langkah yang sangat serius untuk menyelesaikan masalah ini dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, dalam persidangan di Jakarta menyampaikan tujuh langkah penting yang harus segera dilakukan oleh tujuh tergugat untuk pengendalian pencemaran udara dan pemberian hak lingkungan hidup yang sehat untuk warga Indonesia.

Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat, diingatkan oleh Komnas HAM, bahwa akses informasi mengenai udara merupakan bagian dari kewajiban prosedural, yang jika tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka ada indikasi pelanggaran HAM.

Baca Juga: Di Amerika Serikat Polusi Udara Merugikan hingga Rp35 Juta per Orang tiap Tahun

Seperti dilansir Referensi Berita dari akun instagram @sehatkanudaraku pada Minggu, 30 Agustus 2021, berikut ini rekomendasi Komnas HAM untuk 7 tergugat kasus pencemaran udara Jakarta.

1. Menaikan standar baku mutu udara dan nasional sesuai ilmu pengetahuan, praktik terbaik dan panduan internasional.

2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang terukur, efektif dalam rangka pengendalian pencemaran udara.

Baca Juga: Polusi Udara Berdampak Negatif bagi Anak, Kenali Enam Bahaya Paparan Polusi terhadap Anak

3. Meningkatkan pengawasan dan pengakuan hukum terhadap seluruh aktor yang telah dan berpotensi menyebabkan pencemaran udara.

Halaman:

Editor: Asep Rizal Murtadho

Tags

Terkini

Kejati Banten Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan FS Fiktif

Senin, 27 September 2021 | 23:27 WIB

Pergoki Maling Motor, Warga Cikeusal Dibacok

Selasa, 14 September 2021 | 20:26 WIB

Lagi, KPK Periksa Dua Pegawai Dindikbud Provinsi Banten

Selasa, 14 September 2021 | 13:32 WIB
X